Kebijakan Sawit Pemerintah Merugikan Perusahaan

Harap-harap cemas. Begitulah yang kalangan pengusaha rasakan, menyusul penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan serta Peningkatkan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Maklum, lewat beleid yang terbit 19 September lalu, pemerintah menghentikan sementara alias moratorium izin pembukaan lahan untuk kebun sawit baru.

Dan, kebijakan ini berlaku selama tiga tahun. Memang, Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki), bilang, dampak moratorium belum akan terasa dalam tiga hingga empat tahun mendatang. Sebab, tanaman sawit baru berproduksi setelah tiga sampai empat tahun setelah proses tanam,” ujarnya. Makanya, kinerja industri sawit tahun ini Mukti perkirakan tetap stabil seperti proyeksi awal tahun. Produksi minyak sawit mentah (CPO) masih lebih tinggi dari tahun lalu yang sebanyak 38,17 juta ton.

Ekspor juga saya perkirakan sama atau bahkan lebih tinggi dari tahun lalu, kata Mukti. Tapi tetap saja, moratorium kelak membawa dampak, meski baru terasa setelah tiga empat tahun ke depan. Nah, supaya produksi CPO tidak menyusut terlalu dalam, pengusaha sudah mengantisipasi dengan mengembangkan bibit unggul. Ada yang bisa menghasilkan lebih dari delapan ton dibanding rata-rata nasional sekitar tiga ton minyak sawit per hektare,” sebut Mukti. Tambah lagi, pemerintah menerapkan perluasan mandatori biodiesel sebesar 20% (B20) sebagai campuran solar mulai awal September lalu. Program ini bakal meningkatkan konsumsi CPO di dalam negeri, sehingga harganya bisa membaik.

Dan, itu bisa membantu mengompensasi turunnya pendapatan perusahaan akibat produksi CPO menyusut lantaran moratorium, ujar Mukti. Menurut Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi), kebijakan moratorium menunjukkan pemerintah tidak konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Selama ini, pemerintah mengatakan, sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar, sebagai bahan baku biodiesel, penopang dan penyelamat perekonomian nasional, serta komoditas strategis kita. Tapi ternyata, pemerintah malah menyetop sementara perluasan kebun sawit.

Saya tahu, moratorium ini datangnya dari desakan-desakan LSM (lembaga swadaya masyarakat) lingkungan hidup. Kasihan Presiden, menterinya yang gagal, kok, Presiden harus tanggungjawab, ucap Tungkot. Lantaran peluang mengurus izin pembukaan kebun baru sudah tertutup rapat, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk memilih pengembangan lahan dengan cara akuisisi. Jika ada potensi lahan di luar dan perizinannya lengkap, kami bisa buka,” kata Arie Raymond, Investor Relations Sawit Sumbermas. Meski begitu, Arie optimistis, kinerja perusahaannya masih stabil dalam beberapa tahun ke depan. Tahun ini, emiten dengan sandi saham SSMS membidik produksi CPO tumbuh 17% dari tahun lalu jadi 346.589 ton. Sementara produksi TBS naik 17,6% menjadi 1,47 juta metrik ton. Kami diuntungkan dengan usia rata-rata tanaman yang masih muda, yakni 9 tahun sehingga produksinya masih sangat baik, kata dia.

Author: donny